SulutOne.co.id, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bersama pemerintah pusat terus mempercepat realisasi program perumahan dan permukiman bagi masyarakat. Tahun 2026, Sulut mendapat tambahan kuota 10.800 unit Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Jumlah tersebut melonjak 1.346 persen dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang hanya mencapai 747 unit.
Percepatan program tersebut menjadi salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan 10.800 Unit Program Bedah Rumah, FLPP, Penanganan Kawasan Kumuh, Peningkatan Sanitasi, Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pembangunan Rumah Susun, yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Rabu (30/9/2026).
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pada 2025 Sulut memperoleh kuota BSPS sebanyak 747 unit. Sementara pada 2026, kuota meningkat menjadi 10.800 unit atau bertambah 10.053 unit.
Dari total kuota tersebut, sebanyak 4.533 unit telah berprogres, sedangkan 224 unit telah rampung 100 persen. Adapun realisasi anggaran program Bedah Rumah/BSPS tercatat sebesar Rp95,28 miliar, atau sekitar 41,83 persen dari total pagu Rp227,81 miliar.
Gubernur Yulius menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program tersebut tidak berhenti sebatas pencapaian target angka, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Percepatan pembangunan juga diarahkan pada penanganan kawasan kumuh dan peningkatan sanitasi, termasuk di Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah meninjau langsung lokasi kawasan kumuh di Bolaang Uki.
Penanganan kawasan kumuh tersebut mencakup area seluas 18,09 hektare. Namun, kegiatan fisik belum dimulai karena masih berada dalam tahapan pengadaan barang dan jasa.
“Untuk kumuh sendiri belum bisa dilaksanakan kegiatan fisiknya karena masih dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Rini.
Ia menjelaskan, proses lelang sebelumnya sempat mendapatkan sanggahan sehingga tahapan pengadaan harus kembali berproses. Sementara itu, pekerjaan supervisi telah dikontrak dan kini menunggu dimulainya pekerjaan fisik.
Apabila tidak terdapat kendala, kontrak pelaksanaan konstruksi direncanakan pada 7 Oktober 2026. Untuk penanganan kawasan kumuh tersebut, pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp6,2 miliar.
Sanitasi 81 Unit di Tiga Desa
Selain penanganan kawasan kumuh, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan sanitasi masyarakat di kawasan Bolaang Uki.
Rini menyebutkan terdapat pembangunan baru 60 unit MCK yang dilengkapi bilik dan septic tank. Selain itu, 21 unit MCK existing akan ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar kesehatan.
Dengan demikian, total terdapat 81 unit sanitasi yang menjadi bagian dari program tersebut.
Penerima manfaat tersebar di tiga desa. Di Desa Sondana, terdapat 48 unit, terdiri dari 32 unit pembangunan baru dan 16 unit peningkatan kualitas.
Kemudian di Desa Tolondadu, terdapat 26 unit yang terdiri dari 24 unit pembangunan baru dan dua unit peningkatan kualitas.
Sementara di Desa Tabilaa, terdapat tujuh unit, terdiri dari tiga unit pembangunan baru dan empat unit peningkatan kualitas.
Program sanitasi tersebut dilaksanakan melalui Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Utara.
Secara keseluruhan, program sanitasi kawasan Bolaang Uki memiliki target 200 unit, dengan progres fisik saat ini mencapai 24,52 persen.
FLPP Capai 1.757 Unit
Percepatan pembangunan perumahan di Sulut tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bedah Rumah, tetapi juga diperkuat dengan akses pembiayaan kepemilikan rumah.
Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Subsidi, Sulut pada 2026 mendapatkan alokasi sebanyak 14.854 unit. Hingga saat ini, realisasi sementara tercatat sebanyak 1.757 unit.
Sementara untuk Kredit Program Perumahan (KPP), tercatat sebanyak 791 debitur dengan total realisasi mencapai Rp239,735 miliar.
Rinciannya, debitur sektor supply sebanyak 24 debitur dengan nilai Rp101,425 miliar, sedangkan debitur demand mencapai 767 debitur dengan nilai Rp138,310 miliar.
Program pembangunan juga menyentuh hunian vertikal. Untuk Rumah Susun MBR Manado, target pembangunan mencapai satu tower dengan kapasitas 44 unit hunian, lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
Progres fisik pembangunan rusun tersebut saat ini tercatat sebesar 0,54 persen.
Solar dan Tenaga Terampil Jadi Kendala
Di tengah besarnya target pembangunan, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program Bedah Rumah di Sulut.
Di antaranya adalah kelangkaan BBM jenis solar yang berdampak terhadap distribusi material bangunan. Selain itu, terdapat keterbatasan tenaga kerja terampil, terutama untuk pelaksanaan program di wilayah kepulauan.
Dukungan pembiayaan juga datang dari Bank BPD Sulut. Hingga saat ini, bank tersebut telah membantu menyalurkan dana bantuan Bedah Rumah untuk 1.000 unit pada 2026.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga 2.000 unit, yang diarahkan untuk Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan Kepulauan Sitaro.
Pemprov Sulut melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) juga terus melakukan koordinasi bersama Satker PKP Provinsi Sulut, balai terkait serta pemerintah kabupaten/kota guna mendukung percepatan realisasi program Bedah Rumah/BSPS.
Dengan tambahan kuota 10.800 unit, program perumahan di Sulut kini tidak hanya diarahkan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, memperluas akses sanitasi, menangani kawasan kumuh, meningkatkan akses kepemilikan rumah bersubsidi, serta menyediakan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Utara.(Fad)
