SulutOne.co.id,– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Langkah mitigasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Karhutla yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara, Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026).
Rakor dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor. Dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, hadir Anggota DPRD Sulut Kolonel Inf. (Purn.) Ruslan Abdul Gani yang mewakili pimpinan dewan.
Kehadiran unsur legislatif tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung kebijakan penanggulangan serta mitigasi bencana di wilayah Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa potensi Karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca yang dinamis dan ekstrem, harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.
Ia meminta jajaran terkait tidak bersikap pasif dalam menghadapi potensi bencana, melainkan mengedepankan deteksi dini, pemantauan lapangan serta respons cepat terhadap setiap indikasi munculnya titik api.
“Penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Semua pihak harus sigap melihat situasi di wilayah masing-masing dan segera mengambil langkah taktis apabila menemukan potensi api,” tegas Yulius.
Menurutnya, kecepatan dalam mendeteksi dan menangani titik api menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Gubernur juga menekankan pentingnya akurasi dan validitas data dalam penanganan Karhutla. Informasi mengenai sebaran titik panas atau hotspot harus terus diperbarui dan disinkronkan antarlembaga agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Koordinasi data tersebut dinilai penting bagi perangkat dan instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta jajaran pemadam kebakaran, sehingga seluruh unsur dapat bergerak secara terpadu dan terkoordinasi.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulut Kolonel Inf. (Purn.) Ruslan Abdul Gani menyatakan kesiapan legislatif untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi penanganan Karhutla.
Selain aspek penanganan di lapangan, menurut Ruslan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan, khususnya terkait risiko pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran dan merusak lingkungan.
Sinergi antara Pemprov Sulut, DPRD, aparat keamanan, instansi teknis dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan serta penanganan Karhutla di Sulawesi Utara.
Dengan koordinasi yang semakin solid, langkah mitigasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur dan efektif, sehingga potensi meluasnya kebakaran dapat diminimalkan serta keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Bumi Nyiur Melambai tetap terjaga.
(Fad)
