Sulutone.co.id,-MINAHASA TENGGARA –Polemik di ruang media sosial kembali menjadi perhatian masyarakat Minahasa Tenggara setelah beredar narasi melalui akun Facebook yang disebut bernama “Zahra Az”. Dalam narasi tersebut, sejumlah nama pejabat kepolisian dikaitkan dengan dugaan penerimaan “upeti” dari pihak tertentu dalam aktivitas pertambangan.
Tudingan tersebut menjadi sorotan karena tidak hanya menyebut pejabat kepolisian, tetapi juga dikabarkan menyeret pihak lain hingga anggota keluarga.
Di tengah ramainya perbincangan, masyarakat meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada perang narasi di media sosial.
“Kalau memang ada bukti, silakan dibuka dan disampaikan kepada pihak berwenang,” menjadi salah satu pertanyaan yang muncul di tengah publik.
Masyarakat menilai tudingan mengenai penerimaan uang atau “upeti” merupakan persoalan serius. Karena itu, informasi semacam itu semestinya dapat diuji berdasarkan bukti, saksi, dokumen, maupun data lain yang dapat diverifikasi.
PUBLIK: JANGAN HANYA ANDALKAN VIRAL
Perkembangan media sosial membuat sebuah informasi dapat menyebar dalam hitungan menit. Namun tingginya jumlah tayangan, komentar, maupun unggahan ulang tidak otomatis menjadikan sebuah informasi sebagai fakta.
Publik Mitra pun mengingatkan agar masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan unggahan media sosial.
Apalagi apabila informasi tersebut menyangkut nama pejabat negara maupun aparat penegak hukum.
Jika benar terdapat dugaan pelanggaran, masyarakat memiliki ruang untuk melaporkannya melalui mekanisme resmi. Dengan demikian, informasi tersebut dapat diperiksa secara objektif dan pihak yang disebut juga memperoleh kesempatan memberikan penjelasan.
Sebaliknya, apabila sebuah tudingan belum memiliki bukti yang dapat diverifikasi, publik dinilai perlu berhati-hati agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum teruji.
NAMA KELUARGA IKUT TERSERET
Hal lain yang menjadi perhatian adalah munculnya penyebutan terhadap pihak keluarga dalam polemik tersebut.
Masyarakat menilai hubungan keluarga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang terlibat dalam suatu persoalan.
Seseorang harus dinilai berdasarkan perbuatan dan bukti yang berkaitan langsung dengannya, bukan semata-mata karena memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang sedang menjadi sorotan.
Karena itu, publik meminta agar penyebutan nama keluarga dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan fakta yang jelas.
KRITIK BOLEH, TUDINGAN HARUS DIBUKTIKAN
Masyarakat juga tidak mempersoalkan adanya kritik terhadap aparat.
Pengawasan terhadap institusi pemerintah dan penegak hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan publik.
Namun kritik dan tudingan merupakan dua hal yang berbeda.
Kritik dapat menjadi kontrol sosial. Sementara tudingan mengenai dugaan penerimaan uang atau tindakan melawan hukum membutuhkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, jika terdapat bukti transaksi, komunikasi, dokumen, atau kesaksian yang mendukung sebuah dugaan, bukti tersebut semestinya diserahkan kepada lembaga berwenang untuk diperiksa.
Dengan cara tersebut, persoalan dapat diuji melalui mekanisme hukum, bukan melalui saling tuding di media sosial.
PERSOALAN TAMBANG JANGAN MENJADI PERANG NARASI
Polemik tersebut juga kembali membuka perbincangan mengenai aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara.
Masyarakat memahami bahwa aktivitas pertambangan harus mengikuti ketentuan hukum dan memperhatikan aspek lingkungan.
Namun di sisi lain, aktivitas ekonomi tersebut juga bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Sejumlah sektor ikut bergantung pada perputaran ekonomi pertambangan, mulai dari transportasi, perdagangan, jasa, hingga usaha kecil masyarakat.
Karena itu, penanganan persoalan pertambangan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh.
Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan. Namun pemerintah juga perlu memikirkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.
PUBLIK MITRA MINTA SEMUA PIHAK TERBUKA
Di tengah polemik yang berkembang, masyarakat berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengutamakan pembuktian.
Pihak yang menyampaikan tudingan diminta menunjukkan dasar informasinya.
Pihak yang disebut dalam narasi juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi.
Sementara masyarakat diharapkan tidak terburu-buru memberikan vonis hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
Jika terdapat dugaan tindak pidana, biarkan aparat dan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Jika ternyata informasi yang beredar tidak terbukti, koreksi juga harus diberikan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang telah disebut.
JANGAN BIARKAN FACEBOOK MENJADI “RUANG SIDANG”
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan ruang publik yang sehat.
Media sosial seharusnya menjadi sarana pertukaran informasi dan pengawasan publik, bukan tempat menjatuhkan vonis sebelum adanya pemeriksaan.
Prinsipnya sederhana: jika ada bukti, bawa ke jalur hukum; jika ada data, lakukan verifikasi; jika ada tudingan, berikan hak jawab.
Persoalan pertambangan pun harus dilihat secara objektif. Penegakan hukum penting, perlindungan lingkungan wajib diperhatikan, tetapi keberlangsungan ekonomi masyarakat juga tidak boleh diabaikan.
Polemik ini kini menyisakan pertanyaan yang menunggu jawaban:
Benarkah tudingan tersebut memiliki bukti yang kuat, atau hanya berhenti sebagai narasi di media sosial?
Jawabannya seharusnya bukan ditentukan oleh siapa yang paling ramai berbicara, melainkan oleh data, fakta, pemeriksaan, dan pembuktian sesuai hukum.
