SulutOne.co.id, – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk membahas kondisi ketenagakerjaan sekaligus penguatan program pelatihan kerja di Sulawesi Utara. Rabu (12/08/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur YSK menyampaikan sejumlah persoalan dan kebutuhan strategis di bidang ketenagakerjaan, khususnya masih banyaknya pencari kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui program pelatihan.
Gubernur juga memaparkan kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung, termasuk fasilitas dan peralatan penunjang pelatihan yang tersedia di sembilan workshop. Sebagian peralatan dinilai sudah mengalami kerusakan dan tidak lagi mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja saat ini.
Padahal, animo masyarakat Sulawesi Utara untuk mengikuti pelatihan di BLK masih sangat tinggi. Karena itu, Gubernur YSK meminta perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memperkuat program pelatihan serta meningkatkan sarana dan prasarana BLK di Sulawesi Utara.
Merespons hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Sulut ke Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja daerah.
Dalam pertemuan itu, Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan akan mempercepat optimalisasi BLK Minahasa Utara (Minut), termasuk penyelesaian infrastruktur dan pemenuhan peralatan pelatihan, sehingga ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2027.
Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan akan menambah program pelatihan di BLK Bitung dan membangun sinergi dengan BLK Minut agar pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih optimal dan sesuai kebutuhan.
Ketiga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara didorong untuk membangun kerja sama yang lebih erat dengan perusahaan-perusahaan industri, terutama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan program pelatihan yang lebih tepat sasaran sehingga lulusan pelatihan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Keempat, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengoptimalkan keberadaan BLK yang ada di wilayah Sulut.
Selain penguatan pelatihan tenaga kerja, Menteri Ketenagakerjaan juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Sulawesi Utara.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh TKA yang bekerja di Sulawesi Utara memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Di sisi lain, keberadaan TKA juga diharapkan dapat memberikan manfaat melalui proses alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja lokal.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung upaya menurunkan angka pengangguran di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan didampingi jajaran Direktur Jenderal, Staf Ahli Menteri, serta direktur terkait. Sementara Gubernur Sulawesi Utara YSK didampingi Asisten I, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi Utara, dan Kepala BLK Bitung.
(Fad)
