Sulutone.co.id,- BOLTIM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Haris Pratama Sumanta, ST, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyoroti tata kelola sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Boltim.
Sebelumnya, sejumlah media memberitakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan infrastruktur, termasuk item perlengkapan keselamatan kerja seperti rompi proyek dan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
Temuan tersebut kemudian memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat terkait pengelolaan proyek pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Haris menegaskan bahwa pihaknya menghormati hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan auditor negara telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Haris, nilai temuan yang menjadi perhatian publik tersebut tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan total nilai pekerjaan yang diperiksa. Sebagian besar temuan, kata dia, berkaitan dengan item keselamatan kerja yang secara administratif telah diselesaikan melalui mekanisme pengembalian sesuai aturan.
“Beberapa temuan tersebut sudah disetorkan kembali ke kas daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Nilainya juga sangat kecil, bahkan berada di bawah satu persen dari total nilai pekerjaan yang diperiksa,” ujar Haris, Kamis (18/06/2026).
Ia menjelaskan, temuan BPK tidak serta-merta dapat diartikan sebagai kerugian negara ataupun indikasi penyimpangan. Menurutnya, hasil pemeriksaan merupakan bagian dari proses evaluasi dan pengawasan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah.
“Dalam setiap pemeriksaan tentu terdapat rekomendasi perbaikan. Yang terpenting adalah bagaimana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara serius dan bertanggung jawab.
“Kami bersikap kooperatif, dan seluruh proses penyelesaiannya telah dilakukan sesuai aturan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Haris mengajak masyarakat untuk melihat persoalan tersebut secara objektif dan proporsional. Ia berharap publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan yang dapat menimbulkan persepsi kurang tepat terhadap kinerja Dinas PUPR Boltim.
Menurutnya, Dinas PUPR selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur guna mendukung pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bolaang Mongondow Timur.
Haris juga menegaskan komitmen instansinya dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap seluruh regulasi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.
“Temuan yang ada telah kami tindak lanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan. Kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pekerjaan dan memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Dinas PUPR Boltim berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait pengelolaan proyek infrastruktur di daerah tersebut.
(HN)
